Jakarta (UNAS) – Program Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dr. Eddy Guridno, M.Si., menyampaikan pesan tentang keunasan kepada mahasiswa baru Unas. Pesan itu disampaikannya pada acara Pengenalan Lingkungan dan Budaya Akademik (PLBA) Unas Tahun Akademik 2023/2024 yang disampaikan secara langsung kepada mahasiswa baru di Menara Unas, Sabtu (23/9).
Pada kesempatan ini, Ia menjelaskan tentang Unas kepada mahasiswa baru agar mahasiswa tersebut mengetahui fasilitas serta pengetahuan tentang Unas. “Sejarah tentang unas didirikan pada tahun 1949, yang dilibatkan tokoh-tokoh pahlawan indonesia, unas pun dijuluki menjadi kampus perjuangan oleh Ir. Soekarno Presiden RI-1,” kata Eddy.
Ia menambahkan bahwa melanjutkan Pendidikan S2/S3 Perguruan Tinggi di Unas, mahasiswa baru perlu banyak melakukan berbagai penyesuaian kepada dosen. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Nasional sebagai tempat menimba ilmu pendidikan tinggi bagi Bapak/Ibu, harapannya semua mahasiswa baru dapat segera menyesuaikan diri dengan suasana akademik di Unas yang kondusif sehingga dapat memperlancar proses pendidikan/pengajaran,” tambah Eddy.
Dalam acara ini juga dilangsungkan penyematan jaket almamater oleh Pembina YMIK Dr. Mohammad Noer, M.A. kepada perwakilan mahasiswa/i baru program Pascasarjana FISIP Unas.
Kemudian, pembahasan materi tentang ‘Tantangan Demokrasi di Indonesia’ yang disampaikan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. Guru Besar Ilmu Politik Unas sebagai bahan kuliah perdana yang disampaikan dalam PLBA Program Magister dan Doktor FISIP Unas. “Dalam sejarahnya, Indonesia telah berkali-kali mecoba berdemokrasi, namun banyak yang gagal,” kata Maswadi dalam pemaparan materinya.
Ia melanjutkan, banyak yang menganggap bahwa bila Indonesia sudah melakukan demokratisasi, kemakmuran dan kemajuan pasti akan segera tercipta. Ini adalah pandangan yang kurang tepat karena demokrasi hanyalah alat, tetapi ditentukan oleh orang yang menggunakan alat tersebut.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik otoriter telah terbukti membawa malapetaka bagi rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman banyak negara. Oleh karena itu, rakyat Indonesia menuntut diterapkannya system politik demokrasi akan gagal yang dapat menimbulkan sistem politik otoriter,” tutup Maswadi. (*REZ)
