Jakarta (UNAS) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Doktoral Ilmu Politik Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Babo Raya mengadakan rapat dan diskusi Sesi II mengenai Naskah Akademik sebagai tindak lanjut penelitian.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat FISIP UNAS dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISIP UNAS Dr. Erna Ermawati Chotim, S.Sos., M.Si. Ia mengatakan kegiatan kolaborasi dan kebutuhan masyarakat Teluk Bintuni menjadi awal dari tujuan penelitian untuk memastikan pemekaran daerah bisa terlaksana dengan baik. “Memastikan bukan hanya pemekaran tetapi pada esensinya bahwa masyarakat bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari pengolahan pemerintahan, atau bisa jadi lebih baik dan berdampak pada masyarakat Kabupaten Babo Raya,” katanya.
Sebagai komitmen dengan Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Babo Raya, Erna menambahkan akan berkomitmen sesuai dengan kesepakatan bersama dalam MOU dan MoA. “Sebagai komitmen kami, MOU dan MoA kami bukan hanya memfasilitasi tapi juga memastikan bahwa proses setelah naskah tersusun dan terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Peneliti UNAS Dr. TB. Massa Djafar M.Si juga mengungkapakan bahwa isi naskah sesuai dengan kesepakatan pada workshop pertama. “Ini adalah final naskah yang akan dipaparkan, dan Tim Pemekaran bisa melihat dan merevisi dalam sesi diskusi,” ujarnya. Sebagai fasilitator Dr.(C). Angga Sulaiman S.IP, M.AP dalam sesi pemaparan naskah akademik menyampaikan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat wilayah babo Raya.
“Pertama, permasalahan tersebut antara lain, Kualitas Sumber Daya Manusia. Data IPM distrik di kawasan Kabupaten Teluk Bintuni wilayah babo Raya menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia di distrik tersebut masih rendah. Kedua, pengelolaan Sumber Daya Alam, potensi lain yang tidak kalah besar adalah potensi kemaritiman yang belum dilaksanakan secara maksimal. Ketiga, pelibatan masyarakat adat dan SDA, banyak tanah yang sudah dikonversi menjadi lahan industri ketika masyarakat kehilangan tanah mereka maka perlu substitusi atas tanah tersebut,” papar Angga.
Turut hadir juga dalam kegiatan ini Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Politik Pascasarjana Unas Dr. Eddy Guridno, S.E., M.Si.M., Dosen FISIP Unas Cyntia Dewi Anggraini, M.I.Kom W. Wim Fymbay Senior Pemerintahan dan Staf Khusus Bupati Babo Raya Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan Sosiolog Indonesia sekaligus Tim Peneliti Pemekaran Prof. Dr. Musni Umar. (TIN)
