JAKARTA – Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina MSi menyatakan adalah kurang bijak jika pemerintah melihat kasus penembakan di Papua sebagai kasus separatisme.

“Pemerintah harus melihat lebih mendalam. Aktor dan kepentingan mana yang terlibat dalam kasus ini. Jangan sampai alat pertahanan negara kita diperalat oleh kepentingan kapitalis asing untuk berkonfrontasi dengan rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Nia menegaskan masalah konflik di Papua, termasuk penembakan terhadap anggota TNI, adalah representasi terjadinya kesenjangan sosial yang masih sangat tinggi di provinsi itu. “Dari berbagai riset yang pernah dilakukan, potensi masyarakat Papua untuk melawan pemerintahan yang sah itu sangat minim,” katanya seperti dikutip Antara.

Yang ada, kata dia, keluhan mereka adalah ketika banyak kasus yang terjadi, mereka selalu mempertanyakan peran negara, yakni ketika terjadi baku tembak antara masyarakat Papua dengan aparat keamanan atau pertahanan negara yang bertugas memproteksi kepentingan kapitalis asing di sana.

“Masyarakat Papua selalu menanyakan mengapa tentara atau polisi kita, tidak sayang kepada masyarakat Papua,” tutur anggota kelompok peneliti studi perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Menurut dia, semua pihak mengetahui bagaimana kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di Papua. “Kekayaan alam mereka selalu dieksploitasi oleh kapitalis asing yang sangat tidak berdampak bagi kemajuan masyarakat kita, khususnya masyarakat Papua,” paparnya.

“Saya khawatir dengan perpanjangan izin terus menerus terhadap kapitalis asing, masyarakat Papua tidak akan pernah sejahtera,” tambah Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.

Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. “Selama pemerintah belum berpihak kepada kepentingan rakyat, selama itu juga akan selalu muncul konflik sosial,” katanya. (*/gor)

Sumber : http://www.investor.co.id/home/kurang-bijak-menilai-penembakan-di-papua-sebagai-kasus-separatisme/55763