Jakarta (UNAS) — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM). Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Selasa (15/7) di Ruang Seminar Selasar Blok A Lantai III, Kampus UNAS, Jakarta Selatan.
Kerja sama ini bertujuan mendirikan Program Sekolah Legislator, sebuah inisiatif pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualifikasi anggota DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia. Program ini akan memberikan pendampingan akademik serta penguatan kapasitas di bidang kebijakan publik, politik pemerintahan, dan kepemimpinan berbasis riset.
Pelaksana Tugas Dekan FISIP UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, M.Si., menyambut positif kehadiran para pimpinan DPRD dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNAS.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini dan menyampaikan terima kasih kepada ADKASI. Selamat datang di Universitas Nasional, kampus yang telah berdiri selama 76 tahun dan menjadi universitas tertua kedua di Indonesia setelah UII,” ujarnya.
Dr. Aos juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota legislatif daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi lokal. Ia menyebut masih banyak anggota DPRD yang memiliki semangat pengabdian tinggi, tetapi belum memiliki bekal akademik yang memadai terkait tugas, fungsi, dan peran legislatif.
“Melalui Sekolah Legislator, kami ingin menjembatani kesenjangan antara praktik politik dan pendekatan akademik, serta menyediakan ruang belajar yang terstruktur dan relevan. Program ini menjadi bentuk kontribusi kampus dalam memperkuat institusi politik dan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Direktur Utama LPSDM, Dr. Andi Yusran, M.Si., menyampaikan bahwa pendirian Sekolah Legislator merupakan langkah konkret dalam meningkatkan mutu dan kompetensi anggota DPRD.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun kelembagaan legislatif yang lebih profesional terhadap dinamika demokrasi.
“Anggota DPRD di tingkat kabupaten idealnya tidak hanya tangguh secara politik, tetapi juga cakap dalam aspek keilmuan dan memiliki integritas moral yang baik,” tuturnya.
FISIP UNAS dan ADKASI berharap program ini dapat menjadi center of excellence dalam peningkatan kapasitas legislatif daerah secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mendorong lahirnya praktik legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun yang hadir Direktur Utama LPSDM, Dr. Andi Yusran, M.Si., Ketua Umum ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., serta Ketua Program Studi Doktoral Administrasi Publik Prof. Dr. H. Muh. Nur Sadik, MPM.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara UNAS, LPSDM, dan ADKASI, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para pimpinan DPRD kabupaten. Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi antara dunia akademik dan legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berkualitas dan berintegritas.(SAF)
