Seminar Internasional PKSP FISIP Bahas Pemilu 2019 Dan Dampaknya Pada Demokratisasi Dan Pembangunan Indonesia

Seminar Internasional PKSP FISIP Bahas Pemilu 2019 Dan Dampaknya Pada Demokratisasi Dan Pembangunan Indonesia

Jakarta (UNAS) – Masalah demokrasi dan prisma demokratisasi di Indonesia jadi perhatian Internasional,  pasca terselenggaranya Pemilu 2019, meskipun hasil Pemilu 2019 masih dalam proses rekapitulasi hingga kini. Untuk dapat memperoleh jawaban yang komprehensif terkait permasalahan Demokrasi dan Prisma Demokrasi di Indonesia, Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) – Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), menggelar seminar Internasional dengan tema “Pemilu 2019 dan dampaknya pada Demokratisasi & Pembangunan di Indonesia”.

Dalam seminar ini turut mengundang narasumber dari berbagai negara, guna mencari jawaban bersama atas problematika ini, diantaranya David Chison Oh, Ph.D, dari Ramapo College, New Jersey, Amerika Serikat, Dr. Gergo Szokt Racz, Hongaria, Koordinator Program S3 Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana UNAS Dr.  TB. Massa Djafar dan Ketua AIPI Jakarta Dr. Muhammad Noer, M.A. Ketua AIPI Jakarta Dr. Muhammad Noer, M.A. mengatakan seminar ini mengulas pengalaman dari negara masing-masing narasumber dengan tujuan meneliti lebih dalam tentang model Demokrasi khas Indonesia untuk diterapkan dengan adaptasi tertentu di berbagai negara.

“Nantinya hasil seminar ini akan diterbitkan dalam bentuk buku dan jurnal internasional,” ungkapnya disela-sela diskusi dengan mahasiswa di Auditorium blok 1 lantai 4 UNAS, Rabu (15/5). Noer menambahkan, bagi Indonesia yang sangat dibutuhkan adalah ketulusan para elit atau aktor serta partai politik yang berperan sebagai pilar utama demokrasi. “Partai-partai ini adalah institusi demokrasi yang direformasi “wajib” menjadi rumah bagi demokrasi di negara kepulauan ini. Elite atau aktor politik ini memainkan peran penting sebagai penggerak utama proses demokratisasi,” pungkasnya.

Baginya, demokrasi akan mengalami kemunduran dan menjadi lebih buruk karena tindakan elit. Oleh karena itu, pola hubungan antara legislatif dan eksekutif harus institusional, profesional, dan proporsional dalam sistem presidensial. “Legislatif dan eksekutif, harus saling melakukan mekanisme checks and balances, dan ini wajib diprioritaskan,” tutupnya.(#DM)